Menkeu Purbaya ungkap sejumlah kejanggalan saat sidak di KPPBC Tanjung Perak, Surabaya

Menkeu Purbaya mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan barang impor, termasuk laporan nilai barang yang jauh di bawah harga pasar. Salah satu temuan paling mencolok datang dari barang elektronik berteknologi tinggi yang dilaporkan hanya bernilai US$7 atau sekitar Rp117 ribu, padahal di pasar bisa mencapai Rp50 jutaan.

Reportase Faktual, Surabaya || Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Rabu, 13 November 2025.

Kunjungan tersebut langsung mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan barang impor, termasuk laporan nilai barang yang jauh di bawah harga pasar.

Salah satu temuan paling mencolok datang dari barang elektronik berteknologi tinggi yang dilaporkan hanya bernilai US$7 atau sekitar Rp117 ribu.

Padahal, menurut Purbaya, barang serupa di pasaran bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Harganya Rp100 ribu, gila murah banget. Ini di pasar bisa Rp50 jutaan,” ucapnya heran dalam video yang diunggah di akun TikTok resminya, @purbayayudhis.

Tidak ingin membiarkan kejanggalan itu, Purbaya langsung menginstruksikan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen serta fisik barang terkait.

Ia menilai fasilitas laboratorium Bea Cukai sudah cukup baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan peralatan jika diperlukan.

“Kalau kurang peralatan, kasih tahu. Nanti kita lengkapi,” kata Purbaya.

Ia juga sempat meninjau penggunaan container scanner yang baru dua pekan dipasang dan sudah mulai beroperasi di lapangan.

Menurutnya, penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk menekan potensi kecurangan dalam proses impor.

Lebih jauh, Purbaya menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Ia ingin seluruh proses pemeriksaan dapat dipantau langsung dari pusat, sehingga tidak ada celah manipulasi data.

“Semua harus berbasis IT. Saya mau nanti sistemnya bisa ditarik ke Jakarta, sehingga orang pusat bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menekan praktik undervaluation, yaitu pelaporan nilai barang impor yang disengaja lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Praktik tersebut selama ini kerap merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak dan bea masuk.

Purbaya memastikan bahwa sidak mendadak akan terus dilakukan secara acak di pelabuhan-pelabuhan besar untuk memastikan integritas petugas tetap terjaga serta memastikan data impor yang dilaporkan benar dan akurat.

“Kami ingin memastikan semua berjalan bersih dan sesuai aturan,” ujarnya. (*)

Editor : RF1

Bagikan