Bupati Ipuk minta BPD Banyuwangi bukan hanya lembaga pengawas, jadi penjaga harmoni pembangunan

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi.

Reportase Faktual, Banyuwangi || Di tengah suasana hangat Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, deretan kursi tampak penuh oleh para perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai pelosok.

Suara tawa ringan dan obrolan akrab mengisi ruangan, menandai semangat kolaborasi yang jarang terlihat sekaku rapat formal pemerintahan.

Di sinilah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir bukan sekadar memberi sambutan, tapi mengajak semua pihak untuk “gesah” – berdiskusi dari hati ke hati tentang masa depan desa.

Dalam forum bertajuk Gesah Desa itu, Ipuk menegaskan pentingnya sinergi antara desa dan daerah.

Ia menyebut, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan luar biasa melalui transfer dana desa dan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan dana dan kebijakan itu berjalan tepat sasaran — tugas besar yang menurutnya tak bisa lepas dari peran aktif BPD.

“Desa harus selaras dengan arah pembangunan daerah, sebagaimana daerah juga berjalan seirama dengan pemerintah pusat,” ujar Ipuk penuh penekanan.

Ia mengingatkan, BPD bukan hanya lembaga pengawas, tapi juga penjaga harmoni pembangunan di akar rumput.

Dari ruang pertemuan yang sederhana itu, Banyuwangi tampak menegaskan satu hal, pembangunan tak bisa berjalan sendiri, melainkan harus seirama dari pusat hingga desa.

Ditambahkan dia, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) di tahun 2026 nanti, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan yang muncul di desa.

“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan,” kata Ipuk.

“Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Jadi mereka punya peran strategis juga untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” sambungnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, serta menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu menyelesaikan persoalan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif mengatakan, melalui forum gesah desa ini, pihaknya ingin menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan daerah.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD memahami arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan meliputi beragam hal mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes, hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Di desa masih banyak persoalan, baik pelaksanaannya, tata kelola desa itu masih perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, saling mengingatkan,” kata Rudi. (*)

Editor : RF1

Bagikan